Disaster Management

Deskripsi

Buku Disaster Mangement

Perubahan paradigma penanggulangan bencana menghendaki keterlibatan aktif berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga kalangan media. Untuk daerah-daerah rawan bencana terutama dengan dampak bencana yang luas diperlukan keterpaduan dan kerja sama solid dari segenap stakeholder tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menimbulkan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sangat mendasar. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pembangunan dilaksanakan seiring dengan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Komponen penting manajemen bencana adalah mitigasi. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Buku Disaster Management ini disusun bertujuan sebagai pedoman dalam menghadapi bencana khususnya gempa bumi dan tsunami, sebelum, saat, dan pasca bencana, sehingga proses tanggap darurat bencana dapat berlangsung cepat dan efektif bagi masyarakat dan pengambil kebijakan terkait kebencanaan, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 4 menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk (a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; (b) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; (c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; (d) menghargai budaya lokal; (e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; (f) mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta; (g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Upaya pengurangan risiko bencana atau mitigasi gempa bumi dan tsunami terbagi menjadi dua yaitu: mitigasi struktural (adanya pedoman teknis bangunan dan gedung ramah gempa, adanya peta zona bencana tsunami sebagai acuan evakuasi tsunami, keberadaan jalan/jalur evakuasi merupakan prasarana primer dalam proses evakuasi tsunami, adanya bangunan selter merupakan salah satu upaya pengurangan risiko dari bencana tsunami sebagai tempat terakhir dalam menjaga keselamatan diri dari arus tsunami, adanya hutan bakau/mangrove yang perlu dipelihara dan ditanam kembali sebagai bentuk mitigasi alami dalam mereduksi gelombang laut sebelum mencapai daratan, yang sangat berkurang dalam ekosistem akibat alih fungsi lahan yang dilakukan manusia), dan mitigasi nonstruktural (perubahan paradigma masyarakat terkait kebencanaan, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, simulasi tsunami merupakan bentuk praktik dari teori dalam pelatihan atau penyuluhan bencana tsunami, kelompok siaga bencana yang tangguh dan tanggap bencana, dan sistem peringatan dini/EWS terintegrasi dan representatif).

Kebijakan dan strategi dalam upaya penanganan darurat bencana, seluruh aspek terkena dampak perlu dipulihkan fungsinya dengan segera, sehingga kepulihan fungsi tersebut menjadi parameter untuk pengakhiran status darurat bencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun kebijakan dan strategi untuk mendorong lahirnya kegiatan-kegiatan yang mempercepat proses pemulihan darurat bencana (early recovery). Adanya buku Disaster Management ini dapat dijadikan bahan masukan pemerintah dan Instansi terkait kebencanaan untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Kemudian bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat terkait informasi tentang bencana gempa bumi dan tsunami serta bagaimana upaya mitigasinya.